Undang-undang otsus papua barat pdf

Dalam uu 212001, hanya dijelaskan mengenai pelaksanaan. Undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4151. Otonomi khusus di papua serta papua barat, diatur dalam undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi. Pada pasal 5 undang undang tersebut, di provinsi papua dibentuk majelis rakyat papua mrp. Kegagalan dalam implementasi otonomi khusus di papua. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan uu nomor 21 tahun 2001 tentang otsus papua pasal 40 dan masih belum dilaksanakan.

Papua barat, lebih khusus lagi di kabupaten sorong dimana. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18 b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang. Menurutnya pelaksanaan otonomi khusus itu kini tidak sesuai dengan undangundang. Penerapan otonomi khusus papua di papua barat yang gagal menjadi tuan di. Papua dan papua barat bahas revisi uu otsus bpk ri. Law 212001 of the republic of indonesia regarding special autonomy for the province of papua download text as rtf 8k. Latar belakang harapan dengan terbitnya uu no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan papua sehingga masyarakat papua menjadi lebih sejahtera. Otonomi khusus otsus bagi provinsi papua merupakan sebuah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada provinsi papua, termasuk didalamnya provinsi provinsi hasil pemekaran dari provinsi papua provinsi papua barat, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat demi prakarsa sendiri dimana berdasarkan aspirasi dan hak. Pada pasal 5 undang undang tersebut, di provinsi papua dibentuk majelis rakyat papua. Alokasi dana otsus bagi provinsi papua tahun anggaran 2016 yang besarannya setara 2% dua persen dari plafon dana alokasi umum. Dprpb sebelumnya bernama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi irian jaya barat atau disingkat dprd irjabar 20032007 dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi papua barat. Direktorat jenderal perimbangan keuangan uu nomor 21. Karena itu, dia menyarankan ada evaluasi dan perbaikan terhadap undangundang mengenai otonomi khusus di papua. Ironisnya upaya mensukseskan otonomi khusus tersebut, baik di aceh maupun di papu a.

Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Jati diri orang asli papua dalam pusaran otonomi khusus di provinsi. Berikut ini yang termasuk kedalam kekhususan provinsi. Undangundang otonomi khusus papua barat disahkan pada bulan oktober dan akan diterapkan pada bulan januari 2002.

Hery berkata, tumpang tindih regulasi antara pelaksanaan otsus di lapangan dan sejumlah aturan sektoral menjadi faktor penghambat implementasi otsus. Berdasarkan pasal 110 undangundang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang. Penduduk ini meliputi lebih dari 250 kelompok etnis dan bahasa. Provinsi papua dan papua barat bahas revisi uu otsus. Berikut ini yang termasuk kedalam kekhususan provinsi papua. Hal ini merupakan suatu langkah maju yang monumental bagi bangsa indonesia. Contohnya undangundang soal alokasi dana otonomi khusus di sektor pendidikan sebesar 30 persen dan 15 persen di bidang kesehatan. Implementasi undangundang landasan hukum otonomi khusus papua uu no. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Ironisnya upaya mensukseskan otonomi khusus tersebut, baik di aceh maupun di papu a, justru terjadi. Pemberlakuan daerah khusus ini kemudian menimbulkan. Pemerintah provinsi papua barat akan mengusulkan revisi terbatas undang undang.

Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan peraturan perundangundangan dalam pasal a quo. Kondisi real di tanah papua mengatakan bahwa sebuah inpres bisa mengalahkan sebuah undangundang, seperti inpres nomor 1 tahun 2003 tentang ijb dan ijt bisa mengalahkan uu otonomi khusus papua. Kondisi ini menjadi semakin tegas dengan dikeluarkannya undangundang no. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus otsus bagi provinsi papua akan masuk prioritas program legislasi nasional prolegnas tahun 2020. Belum melihat ada tanda masyarakat papua merasakan sejahtera, kata irene seusai rapat di dewan. Barat dan kabupatenkabupaten otonom di propinsi irian barat lembaran. Uu ini mengatur kewenangankewenangan provinsi papua dalam menjalankan otonomi khusus. Usul perubahan atas undangundang ini dapat diajukan oleh rakyat provinsi papua melalui mrp dan dprp kepada dpr atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang. Otsus papua dan papua barat sejak tahun 2001, sejak otsus papua diberlakukan. Nomor 35 tahun 2008 tentang otonomi khusus bagi papua dan papua. Oleh karena itu, ferry mengharapkan sisa 15 tahun untuk melaksanakan otsus tersebut, pemerintah harus benarbenar fokus.

Papua, rancangan undangundang otonomi khusus papua dikembangkan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah nilainilai dasar. Instruksi presiden republik indonesia nomor 1 tahun 2003 inpres 12003 percepatan pelaksanaan undangundang nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi irian jaya tengah, propinsi irian jaya barat, kabupaten paniai, kabupaten mimika, kabupaten puncak jaya, dan kota sorong. Undangundang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Nilainilai dasar otonomi khusus papua dalam rangka mewujudkan terpenuhi hak dan kewajiban dasar rakyat papua, rancangan undangundang otonomi khusus papua dikembangkan. Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di indonesia, dan ada halhal yang berlaku di daerah lain yang tidak diterapkan di papua. Bagi provinsi papua dan papua barat diberlakukan uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. Apr 18, 20 sumber dana desentralisasi provinsi papua dan papua barat diatur di dalam uu no. Provinsi papua barat yang terbentuk sejak 2008, sudah menerima rp 5,409 triliun dana otsus dan rp 2,962 triliun dana infrastruktur. Ditulis oleh didik purwandanu memo kebijakan 1april 20. Tiga daerah, yaitu provinsi aceh, provinsi papua dan provinsi papua barat kemudian mendapatkan perlakuan khusus dalam bentuk otonomi khusus. Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi.

Provinsi papua dan papua barat serta dana tambahan infrastruktur provinsi papua dan provinsi papua barat. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian barat dan kabupatenkabupaten otonom di propinsi irian barat lembaran negara republik indonesia tahun 1969 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 2907. Co, jakarta wakil gubernur papua barat irene manibuy mengatakan undangundang otonomi khusus papua belum bisa membuktikan masyarakat sejahtera. Provinsi papua adalah provinsi irian jaya yang kemudian menjadi provinsi papua dan provinsi papua barat.

Undangundang yang dimaksud adalah undang undang republik indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua. Irene menganggap, perlu ada revisi, yang perubahannya mengacu pada terwujudnya kesejahteraan rakyat papua. Dalam undang undang tersebut, diberikan berbagai kekhususan pada penerapan otonomi daerah. Pelaksanaan undangundang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah undangundang ini berlaku. Otonomi khusus untuk aceh dan papua barat down to earth. Nilainilai dasar ini bersumber dari adat istiadat rakyat papua, nasionalisme yang. Pdf otonomi khusus di aceh dan papua di tengah fenomena. Untuk otonomi khusus provinsi papua dan papua barat diatur melalui.

Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun 2001. Undangundang republik indonesia, nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan. Otonomi khusus papua otsus papuan special autonomy. Sekretaris daerah pemprov papua hery dosinaen ketika itu berkata, sejak uu otsus papua disahkan 14 tahun lalu, undangundang itu belum mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Dewan perwakilan rakyat papua barat wikipedia bahasa. Sebagaimana diketahui, uu otsus papua telah dilaksanakan sejak 1 januari 2002. Hal mendasar yang menjadi isi undangundang ini antara lain pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi papua serta penerapan kewenangan tersebut di provinsi papua yang dilakukan dengan kekhususan. Undangundang otonomi khusus papua mengalami beberapa perubahan termasuk usulan penggantian undangundang. Laporan konferensi masyarakat adat papua korban investasi. Sebagai wakil rakyat papua, lanjutnya, meminta kepada penegak hukum untuk mengaudit penggunaan dana. Pemerintahan daerah provinsi papua terdiri atas dewan perwakilan rakyat papua dprp sebagai badan legislatif, dan pemerintah provinsi sebagai badan eksekutif. Doc bab i sejarah otonomi khusus papua agnes harvelian. Undangundang ini menempatkan orang asli papua dan penduduk papua pada umumnya sebagai subjek utama. Uu otonomi khusus belum sejahterakan rakyat papua barat. Undangundang 212001 atau otonomi khusus provinsi papua. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun.

Menakar prolegnas revisi uu otsus papua jurnal intelijen. Daerah khusus, daerah instimewa, dan otonomi khusus. Walaupun sebenarnya kedudukan undangundang lebih tinggi dari pada peraturan pemerintah, perpu, dan inpres. Pemberian status otonomi khusus tersebut diatur dengan undang undang. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dan efektivitas pemerintahan di provinsi papua barat, maka peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua perlu ditetapkan menjadi undangundang. Itu lebih bijak, tegas laurenzus kadepa via pesan singkat, kamis 2104. Untuk mengakomodir otonomi khusus di papua barat, pada 2008 dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 21 tahun 2001. Latar belakang harapan dengan terbitnya uu no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan papua sehingga masyarakat papua menjadi lebih sejahtera setelah 10 tahun keberlangsungan otonomi khusus di tanah papua ternyata belum. Sebagai wakil rakyat papua, lanjutnya, meminta kepada penegak hukum untuk mengaudit penggunaan dana tersebut, dengan penuh adil.

Jumlah penduduk di papua barat adalah 3,6 juta, terdiri dari 48. Otsus dpr ri ke provinsi papua dan provinsi papua barat, penulis. Papua barat, yang sebelumnya diatur secara sentralistik oleh pemerintahan pusat. Melalui undangundang ini, pemerintah dan nkri mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi papua selama ini belum sepenuhnya. Dewan perwakilan rakyat papua barat disingkat dpr papua barat atau dprpb adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi papua barat, indonesia. Pertama, dalam hal dana perimbangan, sesuai mandat uu otsus, provinsi papua dan papua barat mendapat perlakuan istimewa dalam hal bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas,yaitu 70%.

Perpu 12008 merupakan revisi dari uu 212001 yang ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi papua barat. Sumber dana desentralisasi provinsi papua dan papua barat diatur di dalam uu no. Setelah berjalan bertahuntahun, pelaksanaan otonomi khusus di papua dan papua barat dipertanyakan. Untuk otonomi khusus provinsi papua dan papua barat diatur melalui uu no. Tujuan pemberian dana otonomi khusus tersebut adalah untuk menyejahterakan dan memajukan rakyat papua. Pasal 22 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Faktanya, di lapangan, selama ini, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat belum terlihat.